Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Opini tersebut disampaikan langsung oleh Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Provinsi Lampung dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Lampung, Senin (26/05/2025).
Penyerahan opini WTP ini diterima secara langsung oleh Bupati Mesuji Hj. Elfianah, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Mesuji Muhammad Jody Saputra. Capaian ini menjadi bukti komitmen Pemkab Mesuji dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
Dalam keterangannya, Bupati Mesuji Hj. Elfianah menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran Pemkab Mesuji yang telah bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, kita kembali menerima opini WTP dari BPK RI. Ini adalah hasil kerja sama seluruh perangkat daerah yang terus berupaya menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Prestasi ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Bupati Elfianah.
Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Lampung atas bimbingan dan evaluasi yang konstruktif selama proses audit berlangsung. Ia menegaskan, Pemkab Mesuji akan terus menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK sebagai bagian dari komitmen untuk memperbaiki pengelolaan keuangan secara berkelanjutan.
Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan oleh BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah, yang mencerminkan bahwa laporan keuangan disusun secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Dengan capaian ini, Pemkab Mesuji telah berhasil mempertahankan opini WTP untuk keempat kalinya secara berturut-turut, menandai konsistensi dan keberhasilan dalam reformasi birokrasi serta penguatan sistem pengawasan internal daerah. (Dinas Kominfo Mesuji).